Rabu, 24 Januari 2018

PDI-P: Kami Tak Sepakat dengan Presiden soal Rangkap Jabatan


Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menyatakan partainya sejak awal tak sepakat dengan Presiden Jokowi soal larangan menteri di Kabinet Kerja merangkap jabatan sebagai pengurus partai.

Namun, karena PDI-P menghormati sikap Presiden, partainya merelakan putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, melepas jabatannya selaku Ketua DPP saat ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Sejak awal sikap PDI-P tidak sependapat dengan sikap Presiden itu. Tetapi, karena kami menyadari untuk masalah pemerintahan kewenangan itu sepenuhnya ada di Presiden sehingga sekalipun kami tidak sependapat, kami menghormati," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Padahal, menurut dia, Presiden akan lebih untung jika mengizinkan menteri-menterinya merangkap jabatan di partai.

Basarah mengatakan, banyak kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh DPR yang diisi oleh partai-partai pendukung Presiden.

Ia menilai, dengan banyak menteri merangkap jabatan, Presiden Jokowi akan lebih mudah dalam meloloskan kebijakan di DPR.

"Karena banyak kebijakan-kebijakan pemerintah tergantung dan bergantung DPR sehingga seorang menteri dari parpol punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab menjaga kinerja di kementeriannya dan tanggung jawab menjaga kepentingan politik presidennya," kata Basarah lagi.

Sebelumnya, Menteri Sosial Idrus Marham tercatat sebagai pengurus di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Idrus didapuk Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Koordinator Bidang Eksekutif dan Legislatif.

Dengan demikian, dua menteri dari Golkar diberikan keistimewaan lantaran diizinkan merangkap jabatan sebagai pengurus partai.

Padahal, di awal pembentukan Kabinet Kerja, Presiden Jokowi melarang menterinya merangkap jabatan agar fokus bekerja.

Mutiarapoker.com Situs AGEN POKER Online dan AGEN DOMINO Online Terbaik & terpercaya di Indonesia. Mutiarapoker.com memberikan pelayanan 24 jam Deposit & Withdraw cepat dan aman dengan minimal deposit hanya Rp.10.000. Kami hadir untuk para pencinta POKER ONLINE dan DOMINO ONLINE uang asli dengan bonus jackpot serta berbagai promo menarik. Mutiarapoker.com menggunakan sistem enkripsi server yang tinggi sehingga menjamin keamanan data member. Mari segera bergabung bersama kami Mutiarapoker.com agen Judi Poker online Indonesia Terbaik & Terpercaya

Kamis, 06 Juli 2017

Lupa Dengan Putrinya, Fadli Zon Kritisi Jokowi Keluar Negeri Bersama Keluarga

Lupa Dengan Putrinya, Fadli Zon Kritisi Jokowi Keluar Negeri Bersama Keluarga


Berita Keunikan Dunia - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Ankara, Turki. Pasalnya, kali ini Jokowi membawa seluruh anggota keluarga intinya.

"Saya nggak tahu apa alasannya, mungkin sekalian liburan atau bagaimana, tapi tentu menimbulkan pertanyaan. Sah-sah saja orang bertanya karena tentu di luar kebiasaan dilakukan presiden Jokowi," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).

Fadli lantas membandingkan kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden ke-2 Soeharto.

"Setahu saya di zaman Pak Harto tidak ada sampai ke cucu, mungkin pernah kalau anak. Kalau bawa cucu setahu saya tak pernah," jelas Fadli.

Politikus Gerindra ini enggan berkomentar apakah tindakan Jokowi melanggar etika sebagai pejabat negara. 

Menurut Fadli, harus ada aturan yang mengatur membawa anggota keluarga saat pejabat melakukan kunjungan resmi ke luar negeri.

"Nggak tahu, harus dikaji sejauh mana aturan pendampingan ke luar negeri karena kalau di DPR kan ada apakah boleh misalnya pejabat membawa sampai anak cucu, mantu, bukankah itu juga menggunakan fasilitas negara dan keperluannya apa kecuali sedang cuti," tuturnya.

"Ini perlu menjadi catatan, apakah bisa dilakukan karena kan, kalau istri sebagai pendamping saya kira masih wajar. Kalau anak, cucu, sampai menantu kan bisa jadi pertanyaan juga," tambahnya.

Seperti diketahui, Jokowi saat ini tengah melakukan kunjungan kenegaraan di Turki. Jokowi rencananya akan bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Rombongan Presiden Jokowi direncanakan baru akan tiba di Tanah Air pada Minggu, 9 Juli 2017. 

Kali ini, Jokowi membawa seluruh keluarga intinya yakni dari tiga anaknya, Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, Kahiyang Ayu. Selvi Ananda, menantunya, dan Jan Ethes, cucunya juga turut serta. Padahal biasanya, Jokowi hanya membawa sang istri Iriana dalam kunjungan sebelumnya.

Hary Tanoe Penuhi Panggilan Pertama Sebagai Tersangka Kasus Ancaman

Hary Tanoe Penuhi Panggilan Pertama Sebagai Tersangka Kasus Ancaman


Berita Keunikan Dunia - CEO MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, memenuhi panggilan pemeriksaan di kantor Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, Cideng, Tanahabang, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017) pagi.

Pemeriksaan ini pertama buat Hary Tanoe pasca-dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ancaman melalui SMS terhadap jaksa Yulianto.

Hary Tanoe tiba dengan menumpangi Alphard hitam B 153 LT di Gedung Dittipidisber sekitar pukul 09.00 WIB.

Turun dari mobil, Hary Tanoe yang mengenakan kemeja batik hijau langsung disambut dan disalami kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea dan beberapa direktur perusahaan MMC Group yang datang lebih dulu. "Selamat pagi," ujar singkat Hary Tanoe.

Hary Tanoe langsung beranjak menuju meja petugas penerima tamu. Setelah mengisi daftar tamu, Hary Tanoe serta rombongan langsung menuju lantai dua Gedung Dittipidsiber.

Ia enggan menjawab saat ditanya awak media tentang pemeriksaan perdana sebagai tersangka kali ini.

Hotman Paris mengatakan, kliennya, Hary Tanoe akan diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Dittipidsiber untuk kasus SMS yang menurutnya tidak mengandung ancaman kepada jaksa Yulianto. Justru SMS tersebut berisi sikap idealis dari seorang Hary Tanoe.

"Ya sangat menyedihkan. Tapi, apa boleh buat, kalau ada panggilan kita harus datang," katanya.

Poker Online | Dewa Poker | Judi Online | Kartu Online

Polisi Hentikan Kasus Kaesang karena Dianggap Mengaur

Polisi Hentikan Kasus Kaesang karena Dianggap Mengaur


Berita Keunikan Dunia - Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin mengatakan, laporan yang disampaikan oleh Muhammad Hidayat (MH) terhadap putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tidak akan ditindaklanjuti.

Menurut dia, laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana.

"Saya tegaskan (laporan) itu mengada ada. Ya, laporannya mengada-ada. Ya kami tidak akan tindak lanjuti laporan itu," kata Syafruddin, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2017).

MH sebelumnya, melaporkan Kaesang ke Polres Metro Bekasi Kota atas dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian.

Kaesang diduga melakukan ujaran kebencian melalui vlog (video blog) berjudul #BapakMintaProyek yang diunggah ke akun YouTube miliknya.

Menurut MH, ada beberapa kata atau kalimat berupa ujaran kebencian yang dilontarkan Kaesang.

Salah satunya, kata “ndeso”.

Menanggapi itu, Syafruddin menilai, kata "ndeso" yang dimaksud oleh Kaesang tidak menunjuk pada subjek tertentu melainkan suatu candaan.

Guyonan ini, sudah ada dan dilontarkan oleh masyarakat Indonesia sejak lama.

"Omongan 'ndeso' itu kan ya, saya juga dari kecil sudah dengar omongan 'ndeso' itu, guyonan saja," kata Syafruddin.

Syafruddin menegaskan bahwa dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, polisi harus rasional dan memenuhi unsur pidana.

Oleh karena itu, tidak semua laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti.

"Jadi kita juga, Polri, penyidik itu harus rasional, jadi tidak semua laporan masyarakat ditindaklanjuti. Kalau itu rasional, ada unsurnya itu bisa ditindaklanjuti, kalau tidak ada, ya tidak perlu," kata Syafruddin.

Poker Online | Dewa Poker | Judi Online | Kartu Online

Rabu, 05 Juli 2017

Fadli Zon Mulai Ikut Memprovokasi Soal Kaesang Dilaporkan Ke Polisi



Fadli Zon Mulai Ikut Memprovokasi Soal Kaesang Dilaporkan Ke Polisi


Berita Keunikan Dunia - Wakil Ketua DPR  Fadli Zon merespons kabar putra Presiden Joko Widodo, Kaesang yang dilaporkan ke Polres Metro Bekasi, Jawa Barat, karena diduga menyebar ujaran kebencian.

Menurut Fadli, negara ini menganut asas kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan yang sesuai konstitusi.

Karenanya, kata dia, tidak ada warga negara yang kebal hukum termasuk presiden maupun anaknya.

"Dari soal presiden sampai rakyat biasa mempunyai status yang sama. Tidak ada yang mendapatkan kekebalan persoalan hukum, termasuk kalau yang dilaporkan itu anak presiden," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/17).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku belum mengetahui persis apa materi yang diunggah Kaesang hingga berujung pada laporan ke polisi.

Dia mengatakan, tentu nantinya aparat berwajib yang bisa menilainya.

"Kalau ada sesuatu yang menyinggung, tentu itu bisa nanti dilihat oleh pihak yang berwajib," tegas Fadli.

Ia mengatakan, kebebasan berbicara, berpendapat, berekspresi sudah menjadi bagian iklim demokrasi di negeri ini

"Tapi, tentu saja ada batasnya," kata anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.

Dia menjelaskan, batasnya itu adalah ketika terkait dengan aturan soal suku agama ras antargolongan (SARA) dan juga orang lain.

"Itu tanggung jawab dari yang bersangkutan. Harusnya sih tahu limitnya, tahu batasnya. Apalagi memang menyangkut anak pejabat, pasti akan disorot lebih lagi ketimbang orang biasa," kata Fadli.

DPR Larang TNI Bantu Filipina, Alasannya Karna Takut ISIS Menyerang Indonesia

DPR Larang TNI Bantu Filipina, Alasannya Karna Takut ISIS Menyerang Indonesia


Berita Keunikan Dunia - Pihak TNI sampai sekarang belum bisa membantu Marawi, Filipina menghadapi teror dari ISIS. Karena pihak DPR masih melarang dan belum membuat regulasi khusus untuk TNI.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan jika TNI berperang di Marawi, kemungkinan ISIS akan ke Indonesia cukup besar. Hal tersebut yang ingin dihindarkan oleh pihak DPR.

"Misalnya sekarang kita serang Marawi tanpa strategi, kemudian ini dibilang ISIS. Lalu nanti ada konpers dari ISIS mulai sekarang kami akan serang Indonesia," ungkap Fahri.

Menurut Fahri harus ada strategi khusus menghadapi ancaman terorisme seperti ISIS. Karena jika salah mengambil strategi, Fahri menilai akan ada bisnis perdagangan senjata di kawasan ASEAN.

"ISIS akan ke Indonesia untuk beperang disana. Lalu mulai muncul daerah kacau disini. Ini kan jadi bisnis senjata. Kita enggak mau begitu," jelas Fahri.

Politisi PKS itu mengingatkan alasan TNI tidak bisa menyerang negara lain sembarangan, karena DPR tidak ingin ada kegaduhan politik luar negeri. Hal itu akan sulit diperbaiki untuk jangka panjang.

"Apalagi nanti dalam jangka panjang akan ada efek politik luar negeri yang lain pada kita," papar Fahri.

Selasa, 04 Juli 2017

Pengakuan Fahri Hamzah : Ini Andil Parpol yang Mendorong Anggota DPR Korupsi

Pengakuan Fahri Hamzah : Ini Andil Parpol yang Mendorong Anggota DPR Korupsi


Berita Keunikan Dunia - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengakui setiap anggota DPR wajib memberikan setoran uang ke partai politiknya masing-masing. Secara rinci, Fahri menyebut dalam rapat pejabat DPR terkena potongan dari fraksinya.

"Kalau rapat-rapat itu atau bulanan ada yang potongan. 560 angota DPR hampir semua fraksi memotong," ujar Fahri di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Fahri juga menyebut ada beberapa fraksi yang tidak memangkas uang yang didapat oleh anggota DPR. Tetapi saat ada kegiatan, Fahri mengatakan para pejabat legislatif itu wajib membiayai sepenuhnya.

"Ada beberapa fraksi yang enggak memotong, enggak memotong tapi disuruh membiayai kalau ada kegiatan, itu transparan," ungkap Fahri.

Politisi PKS itu pun menyayangkan sistem yang diterapkan partai politik terkait setoran dari para pejabat DPR. Karena hal tersebut menurut Fahri bisa mendorong para pejabat publik melakukan korupsi.

"Partai ini memerintahkan kita mencari uang, maka kita harus cari uang. Uang mana? Uang sampingan, yang begini-begini jadi lingkaran setan korupsi," tegas Fahri.
Created By Sora Templates